Usut L/C Century, Data Andi Arief Tak Dipakai

 Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan dua tersangka 

VIVAnews - Data yang digunakan untuk mengusut dugaan surat utang (Letter of Credit atau L/C) fiktif yang dimiliki politisi PKS, Mukhammad Misbakhun, bukan dari Staf Khusus Presiden, Andi Arief. Polri menggunakan data lain dari hasil pengusutan Bank Century.

"Laporan bukan dari dia (Andi Arief). Ini dari pengembangan Bank Century," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi di Jakarta, Jumat 19 Maret 2010.

Seperti diketahui, Mukhamad Misbakhun, anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jatim II (Pasuruan-Probolinggo) dilaporkan oleh staf khusus Presiden, Andi Arief ke Polres Jakarta Pusat.

Andi melaporkan Misbakhun telah melakukan transaksi L/C fiktif dari Bank Century. Nilai L/C fiktif itu US$22,5 juta. Aliran dana ini bermula ketika Bank Century memberikan fasilitas utang dagang kepada sepuluh debitor senilai 178 juta Dolar AS, antara November 2007 dan Oktober 2008.

Perusahaan Misbakhun bernaung adalah PT Selalang Prima Internasional. Selain PT Selalang, sembilan perusahaan lainnya adalah PT Polymer Spectrum, PT Trio Irama, PT Petrobas Indonesia, PT Sinar Central Sandang, PT Citra Senantiasa Abadi, PT Dwi Putra Mandiri, PT Damar Kristal Mas, PT Sakti Persada Raya, dan PT Energy Quantum. PT Selalang Prima Internasional mengajukan L/C sebesar 22,5 juta Dolar AS.

Misbakhun yang telah mengabdikan diri di Ditjen Pajak selama 15 tahun ini dilaporkan telah melakukan transaksi ekspor-impor melalui L/C Bank Century pada tahun 2007. Saat terjadi transaksi itu, pria kelahiran 1970 ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Selalang Prima Internasional yang merupakan produsen biji plastik.

Pada 2007 itu, PT Selalang Prima Internasional mengajukan L/C impor gandum. Namun, impor gandum itu diduga tidak pernah terjadi.

Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah pemilik Bank Century Robert Tantular dan Kepala Bank Century Cabang Senayan, Linda Wangsa Dinata.


http://politik.vivanews.com/news/read/137583-usut_l_c_century__data_andi_arief_tak_dipakai

Popularitas Boediono-Sri Mulyani Naik

JAKARTA- CEO PolMark Indonesia, Eep Syaifulloh Fatah, mengatakan bahwa pengungkapan skandal Bank Century justru semakin meningkatkan popularitas Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bersamaan dengan itu, kata Eef, popularitas Presiden SBY terus menurun.

"Segi manajemen dukungan publik atau popularitas, selepas kasus Century, dukungan popularitas Boediono dan Sri Mulyani justru meningkat. Sedangkan popularitas SBY terus menurun. Ini hasil evaluasi yang belum kita publish namun sangat perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya SBY sendiri," kata Eep saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Citi Indonesia; Economic and political Outlook di Jakarta, Kamis (18/3).

Penyebab dari turunnya popularitas SBY ini kata Eep, karena publik menilai bahwa Presiden SBY yang seharusnya tampil percaya diri, justru tidak menunjukkan sikap yang diinginkan publik. Akibatnya, publik menilai SBY lamban mengambil keputusan dan sikap hati-hati SBY dalam mengambil kebijakan tidak disukai oleh masyarakat. Terlebih saat situasi politik mulai memanas ketika Pansus Century bekerja.

"Di saat seharusnya Presiden mengambil sikap, SBY justru memilih diam. Harusnya bertindak cepat, SBY justru sangat lamban. Saat seharusnya SBY menyatakan bertanggungjawab (bailout Century), SBY mengatakannya setelah 3 bulan dan itu sangat-sangat terlambat. Kalau seandainya popularitas SBY yang terus menurun ini tidak di-support oleh Wapres Boediono, ini akan berdampak sangat serius pada kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya," kata Eep.

Seharusnya kata Eep, SBY saat ini berada di atas angin dari segi "kekuatan politik". Karena kepemimpinan kedua SBY di pemerintahan dan posisi SBY sangat kuat untuk melakukan perlindungan politik pemerintahan. Lima tahun ke depan merupakan tahun terakhir bagi SBY menjadi Presiden RI.

"Di kepemimpinan kedua ini, harusnya SBY tidak lagi memikirkan soal popularitas karena tidak ada lagi yang harus dikejar. Sikap hati-hati dan lamban bersikap tidak selamanya baik. Justru membahayakan pemerintahan karena bisa diintervensi lawan politik," kata Eep.(afz/jpnn)