KESALAHAN TULIS DAN PROSESI PELANTIKAN PIMPINAN DPRD KOTA BEKASISedangkan untuk pelantikan pimpinan DPRD Kota Bekasi, yang acaranya dihadiri oleh eksekutif, seperti Walikota Bekasi Mochtar Mohamad (bukan Mochtar Mohammad atau Muhammad atau Muhamad - seperti yang ditulis di banyak media) dan Wakil Walikota Rahmat Effendi (bukan Efendy atau Efendi atau Effendy). Pelantikan lumayan berlangsung khidmat dan berjalan lancar. Namun di dalam rapat paripurna hanya ada satu interupsi oleh Wakil Ketua DPRD Tumai (bukan Tumay atau Toemay apalagi Two May).
Tumai, politisi PDIP (dan bukan PDP atau PDI atau DIP - seperti ada beberapa media menuliskannya) mengingatkan PJS Ketua Dewan, Arwis Sembiring (dari fraksi Partai Demokrat dan bukan dari PKS meskipun mirip dengan nama Tiffatul Sembiring, anggota DPR dari fraksi PKS yang kini jadi menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid 2) , yang terlupa belum membuka secara resmi sidang paripurna istimewa tersebut.
Setelah prosesi sakral itu Ketua DPRD yang baru dilantik pun mengeluarkan pernyataan yang lumayan beda. Azhar Laena, yang akrab dipanggil Aal ini mengatakan bahwa posisi legislatif - eksekutif sejajar. Menurut politisi muda yang belum banyak pengalaman politiknya ini, namun profesional di bidang usaha ketenagakerjaan dan anggota keluarga besar pemilik Laena Group ini menegaskan bahwa posisi lembaga yang dipimpinnya ini sejatinya memang sejajar dengan eksekutif.
Apakah ini berarti sebagai bentuk peringatan dini buat eksekutif? Politisi muda bernampilan murah tenang ini hanya mengatakan pengembalian fungsi dan posisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang. "Saya tidak mengatakan jika DPRD sebelumnya lemah, tetapi saya hanya ingin mengembalikan pada Undang-Undang saja bahwa antara legislatif dan eksekutif kedudukannya sejajar," papar Aal.
Selain itu Azhar Laena (dan bukan pemilik yayasan Al Azhar seperti kata media, tetapi anggota keluarga dari Laena Group - saya tersenyum) mengatakan " fokus Pimpinan Dewan dalam waktu dekat ini adalah segera akan membentuk alat kelengkapan dewan. Dengan kelengkapan dewan tersebut diharapkan fungsi DPRD akan berjalan lebih optimal. Selain itu DPRD akan segera membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah diserahkanm pihak eksekutif beberapa waktu yang lalu," jelasnya. "Kita sudah berkomitmen untuk segera membahas RAPBD dan mengesahkannya tepat waktu," janji Aal kepada wartawan setelah diangkat sumpah pada pelantikan itu.
Pernyataan Azhar Laena ini ditanggapi beragam oleh kalangan dari dalam dan luar DPRD Kota Bekasi. Menurut salah satu anggota DPRD Sardi Effendi dari fraksi PKS, mengatakan bahwa jika pimpinan DPRD yang sekarang ini lebih memiliki fokus yang jelas. "Memang masalah pembahasan RAPBD menjadi agenda penting dan mesti didorong oelh pimpinan DPRD", ujar politisi muda ini.
Dukungan lain mengalir dari kalangan LSM, menurut penasihat Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), Alie Akbar mengatakan apa yang disampaikan oleh Azhar Laena untuk melakukan reposisi DPRD sebagai langkah yang berani. "Tetapi mesti dibuktikan karena posisi Azhar sendiri di antara pimpinan Dewan cukup terjepit," ungkap mantan Ketua LBH Kota Bekasi tersebut.
Di lain pihak ada yang memandang skeptis atas pernyataan Ketua DPRD tersebut. "Menurut saya apa yang disampaikan Ketua DPRD masih normatif saja," ujar Wakil Ketua Fraksi Amanat Persatuan, M. Said.
BELAJAR DAN HIKMAH DARI DUA PELANTIKAN
Dua kejadian besar Pelantikan tersebut di atas buat saya yang semuanya saya anggap penting itu karena yang satu untuk kelanjutan kepemimpinan negeri ini, sementara yang satu lagi untuk kelanjutan demokrasi di Kota Bekasi, memberikan sinyal-sinyal atau pertanda. Saya memang bukan peramal. Setidaknya saya mengambil hikmah dari perilaku dan ucapan para politisi di pentas politik tahun ini.
Tanda-tanda dari "belepotannya" Ketua MPR melantik Presiden SBY sebagai pelajaran dan peringatan bahwa memang akan terjadi sesuatu dalam hubungan politik di antara petinggi pimpinan negeri ini. Demikian pula pernyataan antara Ketua DPRD Kota Bekasi yang baru dilantik, Azhar Laena dengan koleganya di dewan yang menggambarkan inilah sebenarnya wajah perpolitikan di negeri tercinta kita. Lihat saja nanti...
Berikut berita terkait tentang pelantikan tanggal 20 Oktober 2009
Hari ini SBY-Boediono dilantik
 |  |
| SBY terpilih sebagai kepala negara untuk periode kedua |
Dalam jadwal resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat, prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, dipimpin Ketua MPR, Taufiq Kiemas.
Sebelum pengambilan sumpah, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin akan membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu.
Usai pengambilan sumpah, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, serta kelima Pimpinan MPR, dan selanjutnya, Presiden SBY akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato awal masa jabatannya pada pukul.
Para mantan presiden RI diundang untuk menghadiri prosesi pelantikan ini. Namun belum diketahui apakah mantan presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, akan menghadiri acara ini.
Masa jabatan kedua
SBY terpilih sebagai kepala negara untuk periode keduanya. Sementara Wakil Presiden, Boediono menggantikan Muhammad Jusuf Kalla.
|  |
| SBY meraih 60% suara lebih dalam Pilpres. |
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden masa jabatan 2009-2014. Sebagai pasangan yang dipilih lebih dari 60 persen pemilih, maka legalitas pasangan ini tampaknya tak perlu lagi dipertanyakan.
Namun, kemenangan telak Yudhoyono dan dominannya Partai Demokrat beserta koalisinya di parlemen dikhawatirkan menjurus pada sebuah pemerintahan yang tak lagi demokratis tanpa pengawasan dan kritikan.
18 Agustus 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Budiono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yang meraih 60% suara lebih dalam pemilihan presiden.
Kemenangan Yudhoyono ini mempertegas dominasi Partai Demokrat yang meraup kursi terbanyak di parlemen. Awal Oktober lalu, 560 anggota DPR yang didominasi partai koalisi Demokrat dilantik.
Dengan kondisi ini sejumlah pihak khawatir, pemerintahan Yudhoyono lima tahun ke depan akan berjalan menjadi sangat dominan tanpa adanya kekuatan oposisi yang berarti.
Pengamat politik Sunny Tanuwidjaja mengatakan wajah pemerintahan lima tahun mendatang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan wajah pemerintahan yang lalu.
Sunny menambahkan dengan kondisi seperti itu maka kemungkinan eksekutif memiliki kekuasaan sangat dominan terbuka lebar. Apalagi legitimasi pasangan Yudhoyono-Budiono sangat kuat karena memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan presiden.
|  PDI Perjuangan tegaskan akan tetap menjadi oposisi |
Pengamat politik Sukardi Rinakit juga melihat peluang dominannya eksekutif sangat besar. Namun dia menegaskan peluang pemerintahan mendatang menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter sangat kecil.
Sukardi berharap, agar dominasi eksekutif tidak berlebihan, masih ada partai politik yang bersedia berada di luar lingkaran kekuasaan sebagai oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Untuk hal ini, Sukardi masih menaruh harapan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terbiasa menjadi oposisi.
Politisi partai berlambang kepala banteng Budiman Sujatmiko menjamin partainya akan tetap kritis terhadap semua kebijakan pemerintah.
Soal kekhawatiran akan muncul pemerintahan yang terlalu dominan, dijawab oleh presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir. Menurut dia pengawasan terhadap kinerja pemerintah tetap terjaga selama institusi DPR masih berdiri.
Jika suara oposisi di parlemen semakin kecil dan nyaris tak berarti maka sebagian kalangan berharap tekanan-tekanan dari masyarakatlah yang bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Dan ada harapan pula sekecil apapun suara oposisi tetap akan memberikan pengaruh pada jalannya pemerintahan.
No comments:
Post a Comment