Baru-baru ini aku membaca gugatan dua orang blogger mengenai istikharahnya SBY dalam memilih cawapres Boediono. Blogger pertama (nirwansyahputra) langsung menegur, “SBY, Jangan Main-main dengan Istikharah!” Blogger kedua (nusantaraku) mempertanyakan, “Dan apakah sosok ekonom seperti Boediono memang merupakan pilihan Tuhan untuk memimpin negeri ini? Apakah Tuhan memang memilih sosok ekonom yang enggan membantu rakyat kecil disisi lain senang membantu pengusaha kaya? Atau sebaliknya, “istikharah” hanyalah kedok politik atas nama Agama?“
Kedua blogger tersebut menggunakan sudut pandang logika dalam analisis mereka. Di sini, aku hendak menggunakan sudut pandang agama Islam. Kebetulan, masalah istikharah bukanlah perkara yang asing bagiku. (Selama ini, ada dua buku karyaku mengenai istikharah, yaitu Rahasia Sholat Istikharah dan Istikharah Cinta.)
Pertanyaan yang hendak kujawab dalam postingan ini adalah: Apakah dalam memilih Boediono sebagai cawapres, SBY sudah melakukan istikharah sesuai dengan ajaran agama Islam? Kalau belum sesuai, di manakah letak kesalahannya atau kekurangsempurnaannya?
An-Nawawi menjelaskan, “Disunahkan untuk bermusyawarah sebelum melakukan istikharah.” (Al-Mausu’ah al-Kuwaitiyyah, 3/243) Salah satu dalilnya, Allah SWT berfirman: “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah mengambil keputusan [seusai musyawarah dan istikharah], maka bertawakkallah kepada Allah.” (QS Ali ‘Imran: 159)
Pada kenyataannya, dalam menetapkan pilihan Boediono sebagai cawapres, SBY tidak bermusyawarah lebih dulu dengan partai-partai pendukung koalisinya. SBY hanya menyampaikan informasi setelah keputusan itu beliau ambil. (Lihat “Empat Parpol Koalisi Merasa Tak Diajak Bicara“.)
Tidak bermusyawarah lebih dulu itulah salah satu kesalahan atau kekurangsempurnaan istikharahnya SBY dalam memilih Boediono sebagai cawapresnya. Jadi, istikharah yang beliau lakukan itu belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam.
Wallaahu a’lam.
Boediono: “Neolib” yang bersahaja
ReplyDeletepenulis: Metta Dharmasaputra (majalah TEMPO)
Seorang kawan lama yang tengah menempuh program doktoral melempar kerisauannya dari Inggris ke milis Fakultas Ekonomi UGM. “Di mana letak Neolibnya Pak Boed? Apa karena dia lulusan Amerika?,” ujarnya. “Seingatku, sewaktu ambil kuliah ekonomi industri, Pak Boed mengajarkan perkembangan hukum anti-trust, anti monopoli atau anti-cartels (Sherman Act, Clayton Act). Dan setiap pemikiran (ekonomi) selalu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bahkan setelah tiga tahun di UK aku bisa melihat kelemahan “welfare state” nya gaya Eropa yang sejalan dengan cita-cita sebagian besar partai politik di Indonesia.”