Prestasi memang selalu ada... di samping kekurangannya.

Sebuah penilaian dan pandangan tentang pemerintahan Mochtar Mohamad

dobeldobeldot.com

Setelah setahun masa pemerintahannya, maka kita semua (hanya orang yang tinggal di Kota bekasi aja lah), maka kita akan merasakan apa yang sebenarnya sedang M2 lakukan. Yang jelas kini diua sedang berkonsentrasi agar pemilu caleg harus bisa dimenangkan oleh partainya. Sehingga kebijakan yang biasanya dilakukan olehnya selama satu tahun terakhir ini tidak akan mendapatkan kritikan maupun tentangan. Apalagi memang gayanya memimpin yang bersifat impulsif dan terkesan susah untuk lebih dahulu mendiskusikan dengan anggota dewan.
Sebenarnya ini nggak masalah seh, karena menurut saya ini hanya style leadership. Hanya saja apakah "jadi" sangat berpotensi menimbulkan konflik pada strata "penerapan" di tingkat instansi?

Wajar saja, denga jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi dan satu jabatan sebagai Direktur Kampanye Mega Center, M2 memapnyai beban tugas yang sangat berat. Jadi terkadang dengan beban tersbut siapapun saja bisa melakukan hal-hal yang kadang di luar "aturan" main yang berlaku. Tinggal apakah M2 mahir bermanuver sehingga dia tidak akan terkena benturan baik itu hukum maupun perlawanan dari rakyatnya.

Perlu dicatat, Mochtar Mohamad sebagai Bapak Kota Bekasi, dia tidak saja harus mengakomodir orang-orang di dewan dalam mengeluarkan kebijakan yang akan dia lakukan di tengah masyarakat. Sepanjang masyarakat (dalam hal ini rakyat kecil -- yang selalu menjadi konstituennya dengan jargon politiknya yang terkenal, partainya wong cilik) masih mau menerima kebijakan M2, maka dia akan aman hingga akhir jabatan. Namun sekiranya rakyat kecil atau sebagian besar masyarakat baik itu konstituennya maupun bukan, sangat kecewa dengan kinerja M2 di tingkat penerapan paling bawah, maka jangan harap ia bisa bertahan di tahun kedua setelah Pilpres selesai. Kecuali dengan beberapa kondisi yang ada setelah pilpres itu.

Baik Mochtar Mohamad maupun Rahmat Effendi, hubungan mereka masih baik saja sementara waktu ini. Namun potensi untuk mengambil jalan masing-masing demi pilkada 2013 tetap BESAR. Telikung menelikung pasti selalu ada, dan itu bukanlah hal yang aneh, wajar dalam politik.

Teori saya adalah, Mochtar harus bisa memenangkan Megawati sebagai presiden RI. Otomatis demi Parliament Threshold, maka dia juga harus membantu rekan-rekannya di pencalegan Kota, Provinsi dan DPR RI. Karena bila partainya bisa memenangkan minimum kursi di parlemen maka itu juga akan memuluskan jalannya ke pusat. Dalam hal ini bisa saja diplot M2 menjadi satu Menteri di Kabinetnya Megawati atau Gubernur Jabar atau Gubernur DKI.
-------------------------------------------------
Sebagai Rujukan saya mengkutip tulisan dari rekan-rekan saya. Satu di antaranya De Bratha,

Hitam Putihnya 1 Tahun Kepemimpinan M2R

KEPEMIMPINAN Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2008-2013, Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi (M2R), yang saat ini memasuki usia satu tahun semenjak mereka dilantik pada 10 Maret 2008 silam. Nampaknya mampu memberikan gambaran tentang beragam pencapaian yang berhasil dilakukan dan segudang masalah yang menunggu untuk dipecahkan, sesuai dengan sederet janji-janji yang pernah ditawarkan semasa kampanye Pilkada Kota Bekasi 2008.

Pendidikan gratis mulai dari SD sampai SMA adalah komiditi yang paling menjadi unggulan M2R. Begitu dilantik, pasangan M2R langsung menggebrak dengan mengratiskan biaya pendidikan. Tahun ini SMP sudah mulai digratiskan. Tahun 2010, giliran SMA yang akan ditiadakan biayanya. Mochtar mengintruksikan secara tegas kepada semua kepala sekolah untuk tidak memungut biaya apapun kepada siswa. Tidak tanggung, 10 orang kepala sekolah sudah pernah ada yang di copot dari jabatannya gara-gara ketahuan memungut biaya pada Agustus 2008. Kebijakan pendidikan gratis sudah bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat Kota Bekasi. Demikian juga dengan kesehatan gratis di Puskesmas.

Tidak cukup sampai disitu, trobosan lain yang dilakukan oleh Mochtar adalah mengolah sampah di TPA Sumur Batu dengan tehnologi Clean Development Mechanical (CDM) yang mengolah gas buang sampah menjadi gas metan bekerjasama dengan Bank Dunia. Dalam waktu dekat, energi yang dihasilkan oleh sampah juga akan diolah menjadi tenaga listrik.

Di ranah birokrasi, Mochtar terkesan menerapkan ”kebijakan tangan besi” khususnya terkait dengan target piala Adipura. Mochtar tidak segan-segan mencopot anak buahnya jika nanti pada saat hasil akhir penilaian mendapatkan raport merah. Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3) juga digalakkan melalui Jumat bersih disetiap Kelurahan.
Hasilnyapun dapat dilihat saat ini. Jalan-jalan di Kota Bekasi terlihat bersih dan lebih tertata dari sebelumnya. Saat baru pertama dilantik, Mochtar juga mengatakan hal serupa, meski pada akhirnya tidak jelas sangsi dan imbalan seperti apa yang diberikan oleh politisi asal Gorontalo tersebut. Mochtar juga membuat sensasi lain, yakni menggelar pemilihan umum di kalangan PNS Pemkot Bekasi untuk memilih Sekda Kota Bekasi.

Beberapa penghargaan juga berhasil diraih oleh Mochtar, diantaranya adalah program kantin kejujuran terbanyak yang mencapai 617 sekolah dari tingkat SD – SMA dan mendapatkan kebijakan dari MURI. Selain itu, dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Mochtar mendapatkan penghargaan karena mampu menekan angka kematian ibu melahirkan. Dan penghargaan atas pelayanan publik yang baik. Politisi yang terkenal dekat dengan media ini, juga sempat menentang kebijakan Gubenur Jawa Barat, terkait dengan Kuota Haji Bekasi.

Hal di atas adalah sedikit catatan prestasi yang telah dilakukan oleh Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi semenjak terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Meski tidak lepas mengundang kontroversi dan menimbulkan beragam masalah.

Selain terkait dengan minimnya anggaran. Pendidikan gratis dinilai tidak berpihak kepada masyarakat ekomomi kelas menengah ke bawah. Pasalnya, orang kaya sekalipun yang bersekolah di sekolah negeri juga menikmati kebijakan tersebut. Belum lagi anggaran BOS yang juga dikucurkan kepada sekolah-sekolah swasta kelas satu. Banyak kepala sekolah yang terpaksa kelabakan mencari pinjaman gara-gara dana operasional mereka tidak kunjung turun. Hal tersebut diungkapkan oleh Wahyu Prihantono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi kepada PR ”Sekolah swasta dan madrasah menjerit, harusnya dilakukan pola subsidi silang” terang Wahyu, Kamis, (05/03).

Di sektor kesehatan yang juga digratiskan, Wahyu menilai belum berjalan secara komferhensif dan proporsional. Kesehatan gratis, kata Wahyu, saat ini baru ditingkatan Puskesmas dan pelayanan yang ada tidak mampu melayani yang benar-benar gratis pada level paling dasar. Lagi-lagi, kata Wahyu, kebijakan ini juga belum berpihak pada masyarakat miskin. Karena kesehatan gratis juga dinikmati oleh orang kaya. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit melalui Jamkesmas, hanya bisa melayani 125 ribu warga miskin. Padahal, lanjut Wahyu, jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi mencapai 300 ribu orang. Wahyu berharap pendidikan dan kesehatan gratis tidak hanya dijadikan lipservice janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kantin kejujuran, kata Wahyu, sebenarnya adalah bentuk dari ketidakjujuran Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi. Pasalnya, berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah kantin kejujuran tidak mencapai angka yang digembar-gemborkan Mochtar. ”Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi menilai kepemimpinan Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi gagal memimpin Kota Bekasi selama satu tahun kebelakang” tandas Wahyu.

Hal berbeda dilontarkan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Zubaedi Aznan mengatakan, secara keseluruhan, Fraksi PAN menganggap bahwa kepemimpinan M2R sudah berjalan sesuai dengan track RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Pemkot dan DPRD Kota Bekasi. Waktu satu tahun, kata Zubaedi, tidak cukup untuk memberikan penilaian kegagalan bagi M2R. ”Masih terlalu dini jika kita menilai gagal, masih ada waktu empat tahun lagi” ujar Zubaedi.

Zubaedi justru mengkritisi pada sisi birokrasi. Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi, papar Zubaedi, sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seharusnya bisa memaksimalkan kinerja jajaran birokrasi dibawahnya. Pelayanan publik, kata Zubaedi, harus menjadi ruh birokrasi. Jangan sampai memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2009. ”Aura politik birokrasinya sudah sangat terasa” ujar Zubaedi dari balik telefon selularnya.

Sementara itu, Roni Hermawan, Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi mengatakan, bahwa kepemimpinan Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi cukup positif. Seperti misalanya, program pendidikan dan kesehatan gratis dan Adipura. Namun Roni mengkritisi kebijakan Mochtar yang melakukan pengusuran tanpa melakukan solusi apapun. ”Setiap tahun dilakukan pengusuran tanpa ada solusi apapun” kata Roni yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota pada Pilkada Kota Bekasi tahun 2008.

Sederet catatan diatas setidaknya bisa menjadi refleksi bagi pemerintahan Mochtar Mohamad dan Rahmat Efendi agar lebih mawas diri dan meningkatkan kwalitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi. (bratha)