Apakah Bom Marriot Terkait Pilpres?

JANGAN BERASUMSI LIAR DAN HENTIKAN BLOW UP MEDIA

JAKARTA, dobeldobel.com
Peledakan bom yang terjadi di hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at pagi (17/6) mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk dari kalangan anggota DPR dan DPD para politisi lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menjelaskan peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi yang bisa merugikan pihak terntu dan meresahkan masyarakat.

Pimpinan DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan kepada dobeldobel.com (19/7) melalui telepon selularnya menyikapi peristiwa tragis dan mengerikan BOM MARRIOT dan RITZ CARLTON, "Kami menyatakan mengutuk keras terjadinya peristiwa pemboman Mega Kuningan terhadap dalang dan pelakunya. Itu adalah kebiadaban yang nyata dan musuh yang telanjang terhadap kemanusiaan."

Anas juga menambahkan, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan terorisme dan tindakan keji yang memandang enteng jiwa orang lain. Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme. Anas mendesak kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk segera menemukan dalang dan pelakunya, serta mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil.

Anas juga meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang dan waspada. Kita percayakan kepada aparat keamanan dan hukum untuk menyelidiki dan memproses dengan tuntas. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil.

Politisi muda Ketua DPP partai pendukung SBY ini juga mengajak kita untuk tetap kompak dan bersatu. "Kita tak boleh gentar dan kalah dengan kaum teroris," katanya terakhir dalam smsnya.

Di lain kesempatan Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengatakan, aksi peledakan bom tersebut harus segera dijelaskan oleh pemerintah karena tidak ada suatu peristiwa yang membuat teroris harus melakukan tindakan kekerasan. Kecuali saat ini adalah persoalan pemilihan presiden (Pilpres) yang belum tuntas dan menyisakan banyak persoalan, mulai dari Daftar Pemilih Tetap dan dugaan kecurangan.

“Persoalan Pilpres dengan semua persoalannya itulah yang kemudian membuat orang berspekulasi, yang bisa merugikan pihak tertentu. Padahal motif aksi peledakan bom tersebut belum tentu berkaitan dengan persoalan Pilpres. Karena itu pemerintah dan KPU harus segera menyelesaikan persoalan Pilpres,” tegas Yusron dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Menurut Awing Asmawi, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi yang juga anggota dewan Provinsi Jawa Barat yang baru dan akan dilantik ini, menjawab (20/7), "Masalah pengeboman itu mah anggak ada urusannya sama Partai Demokrat Bekasi" (hahahaha... siapa juga yang menghubungkan dengan partai politik.... memang konyol neh orang kalo ngasih pendapat! Asli!). Awing menambahkan, "Yang pasti akibat pemboman itu Partai Demokrat nggak berubah nama (red.: nama baiknya) dan terhadap yang mati kota doakan masuk sorga, dan buat yang ngebom nanti masuk noraka!" (busyet anggota Dewan orang Bekasi ini memang ceplas-ceplos kalau kasih komentar! Ampun Bang.... Aye setuju aja deh)

Lain halnya dengan pendapat yang dilontarkan angggota Komisi III DPR Effendy Choirie. Politisi dari PKB itu melihat aksi peledakan bom itu sebuah konspirasi yang sangat sistematis untuk menghancurkan citra calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto yang juga mantan Danjen Kopasus.

“Spekulasi saya ini didasari pada persoalan politik terkini, yaitu persoalan Pilpres yang bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan Pemerintah dan KPU. Saya pikir spekulasi seperti ini juga akan muncul di benak setiap warga Indonesia, bahkan internasional,” ujar Effendy.

Karena itu pemerintah harus segera menjelaskan aksi peledakan kedua hotel tersebut, agar persoalannya menjadi jelas dan tidak pihak yang dirugikan. “Pemerintah harus segera menjelaskan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terutama Capres Prabowo Subianto. Kalau tidak, saya khawatir situasi politik akan tidak terkendali dan pelantikan anggota DPR dan presiden akan bisa terganggu,” katanya.

Inteljen Lemah
Baik Yusril maupun Effendy Choiry sependapat bahwa intelijen kebobolan lagi. Yusron menilia kinerja intelijen, kepolisian dan Dansus 88 yang khusus menangani teroris sangat lemah, “Mestinya mereka itu terus menerus melakukan kerjasama dengan koordinasi yang baik. Dengan terjadinya peledakan ini, menujukkan mereka tidak melakukan kerja sama dam tidak berkoordinasi dengan baik,” ujar Yusron.
Dia bisa memahami lemahnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) karena kewenangan BIN tidak disertai dengan penyadapan. “Padahal, penyadapan sangat diperlukan untuk kegiatan teroris itu,” papar Yusron.

Secara terpisah Ketua Komisi III DPR Trimedia Panjaitan mengatakan, kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki bukti-bukti ada indikasi keterilibatan Prabowo Subianto sebagai pelakunya peledakan bom tersebut mengapa tidak ditangkap saja. “Kalau memang ada video latihan tembak menembak yang dimiliki SBY dengan sasarannya adalah dia sendiri, kenapa tidak ditangkap saja mereka yang tampak dalam video itu,” ujar Trimedia.
Ditambahkan bahwa semestinya kerja intelijen itu adalah menangkap pelakunya dan baru mengungkapkan data atau bukti-bukti. “Tetapi ini malah sebaliknya Presiden SBY mengungkapkan data dari intelijen, tetapi tidak menangkap pelakunya.

Politisi PDIP itu menilai pernyataan SBY itu bisa meresahkan masyarakat dan membuat iklim politik tidak kondusif. “Karena itu SBY harus memerintahkan aparat kepolisian dan intelijen menangkap orang-orang yang ada di video itu dan kemudian dibeberkan bukti-buktinya, supaya semua menjadi jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendesak aparat keamanan dan BIN agar segera bertindak cepat menangkap pelaku peledakan bom tersebut. Jika pelakunya terkait kelompok, maka aparat harus segera membongkar kelompok itu dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Karena itu PKB mengutuk pengeboman yang biadab itu. “Kami minta aparat dan BIN secepatnya bergerak menangkap pelakunya dan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, kondisi keamanan dan ketertiban yang tercipta selama pemilu dan pascapilpres ini akhirnya dicederai dengan aksi pengeboman ini. Karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh presiden SBY, semua pihak diminta aktif dan waspada serta melaporkan aksi-aksi dan tindakan apapun yang mencurigakan.

"Kejadian ini dengan sendirinya merusak citra kita sebagai bangsa yang aman dan layak untuk investasi. Untuk itu, kita harus bekerja sama membantu aparat mencegah semua aksi-aksi teror lainnya. Seharusnya aparat keamanan dan BIN dapat mendeteksi potensi ancaman pengeboman ini, kata Muhaimin.

Wakil Ketua DPD Irman Gusman juga mengutuk aksi peledakan bom tersebut dan mendesak pemerintah menangkap pelaku dan jaringannya dan dihukum berat sesuai tindak kejahatan yang mereka lakukan. “DPD mengutuk aksi kekerasan berbentuk apa pun,” tegas Irman Gusman.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut mengutuk keras aksi teror bom tersebut. "Kami sangat mengutuk tindakan itu karena telah menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Ditegaskan Hasyim, tidak ada satu pun alasan yang bisa membenarkan aksi teror itu. Jika pun dilakukan atas dasar agama, menurut dia, tetap saja tak dapat dibenarkan karena selain telah menghilangkan nyawa manusia tak berdosa, juga karena tak diketahui jelas motifnya. "Korban, baik yang tewas atau terluka, belum tentu tahu masalahnya. Jadi, kalau ada masalah jangan libatkan orang yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu"